E34-Gabriela Christa

Nama: Gabriela Christa K.H Kode: E-34 NIM: 46125010001 DOC TUGAS MANDIRI P14

Nama: Gabriela Christa K.H  Kode: E-34 NIM: 46125010001 PDF TUGAS MANDIRI P13  

 Mengungkap Impunitas: Saat Pelaku Pelanggaran HAM Tak Pernah Dihukum Oleh : Gabriela Christa K. H.  (46125010001) Abstrak Artikel ini membahas refleksi kritis mengenai fenomena impunitas dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu kondisi ketika pelaku tidak mendapatkan hukuman yang layak meskipun bukti dan dampak pelanggaran sangat jelas. Fenomena ini tidak hanya merusak keadilan bagi korban, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap negara dan sistem hukum. Melalui penjelasan berbasis teori HAM (Materi Pembelajaran 1) dan contoh praksis, tulisan ini menekankan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai fondasi moral negara demokratis. Artikel ini juga menguraikan faktor penyebab impunitas serta strategi mengatasinya, terutama melalui peningkatan akuntabilitas, penguatan lembaga, dan literasi hak asasi di masyarakat. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Impunitas, Keadilan, Negara Hukum, Perlindungan HAM.

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA Disusun Oleh: Gabriela Christa K.H. (46125010001) Amelia Dwi Fitria (46125010099) BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang      Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk negara republik kesatuan. Menurut Undang-undang Dasar 1945, Presiden memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang seharusnya saling mengawasi. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif lebih dominan dibandingkan dua cabang lainnya. Hal ini terlihat dalam hubungan politik sehari-hari, seperti dalam proses membuat undang-undang atau kebijakan publik yang umumnya diambil oleh presiden dan kabinet, bukan oleh parlemen. (Sumber: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2017). Berbeda dengan Indonesia, Australia menggunakan sistem pemerintahan federal dengan bentuk monarki konstitusional dan ...